MOMENTUM -- Pada tahun ini, seluruh daerah di Indonesia akan memilih pemimpin tingkat provinsi, kabupaten dan kota. Ada 545 daerah. Terdiri dari 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Minus, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pemilihan gubernur, bupati, dan walikota beserta wakilnya yang dilaksanakan serentak pada 27 November 2024, menjadi peristiwa pertama bagi bangsa Indonesia.

Semua berharap, pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak, berlangsung lancar dan sukses. Termasuk di 13 kabupaten dan dua kota, serta pemilihan gubernur di Provinsi Lampung.

Pilkada tinggal sebulan lagi. Diharapkan, mampu menghasilkan pemimpin daerah yang amanah. Yang bersedia mewakafkan diri untuk bangsa dan negara. Bukan pemimpin yang ingin memakmurkan anak, istri, menantu, besan, ipar, atau kelompoknya. Juga, bukan pemimpin yang suka bohong. Senang mengakali peraturan. Apalagi, sampai mengkhianati bangsanya. Naudzubillah!

Doa dan harapan baik terus menggema. Namun tidak sedikit yang pesimistis terhadap pilkada serentak 2024. Banyak yang sebelumnya bersemangat ikut nyoblos. Kini berubah tidak peduli dan memilih untuk tidak ikut nyoblos alias golput.

Seorang tetangga yang juga tokoh masyarakat, mengaku tidak lagi tertarik ikut pilkada tahun ini. Katanya, pemenangnya sudah diatur. Siapa yang akan jadi gubernur, bupati atau walikota, sudah ditentukan. Nyoblos atau  tidak, tidak ngaruh lagi. Ikut pilkada dianggap perbuatan sia-sia. Sementara, yang sia-sia harus dihindari.

Golput sebenarnya bukan hal baru dalam pemilu di Indonesia. Pada era Orde Baru, banyak warga yang pilih jalan-jalan atau ngopi di rumah menikmati libur pemilu. Dari pada pergi ke TPS. Mereka beralasan: "Untuk apa ke nyoblos kalau jatah kursi partai politik di parlemen sudah ditentukan". 

Pemilihan umum pada masa Orde Baru, tak lebih dari sekadar cara pemerintah dan anggota legislatif untuk memperoleh legitimasi rakyat. 

Fenomena serupa, juga terjadi pada pilkada 2024. Adanya politik borong partai, membuat pemilu hanya "sandiwara". Seolah-olah memberi ruang kepada rakyat untuk memilih sesuai hati nuraninya. Padahal, hanya tipu-tipu berselimut demokrasi. 

Borong partai telah menutup ruang calon yang lebih baik ikut pilkada. Jadi, borong partai karena takut kalah. Karena mentalnya tidak siap kehilangan kekuasaan. Benar kata almarhum Presiden Abdurahman Wahid alias Gus Dur, ketika ditanya kenapa maunya menjadi presiden. "Karena berkuasa itu enak!"

Politik borong partai jelas sebuah "kejahatan" demokrasi. Karena menutup ruang kompetisi yang menjadi syarat sebuah demokrasi. Lagi pula, Indonesia negara besar, dengan jumlah penduduk sekitar 270 juta jiwa. Siapa yang percaya, kalau yang "dianggap" bisa menjadi pemimpin bangsa hanya itu itu saja. Memang yang lain bo... semua! Ini namanya penghinaan terhadap anak bangsa.

Pilkada yang menelan duit rakyat miliaran atau bahkan trilunan rupiah, rakyat disodori calon pemimpin yang itu lagi itu lagi. Kemarin bapak, kemudian istri, anak, menantu, adik, ipar, paman dan kerabat lainnya. Padahal, tidak jelas kompetensinya. Tidak jelas rekam jejaknya. Bahkan, huhuhaha.  Lalu, tiba-tiba bilang: "Kami akan makmurkan rakyat! Kami menang, daerah maju!" Ups...Gombal mukiyo!

Munculnya gerakan koko atau kotak kosong di Tulangbawang Barat, tidak hanya sesuatu yang lumrah dalam demokrasi. Lebih dari itu. Gerakan Koko juga bisa menjadi bukti ada warga yang tak setuju dengan calon tunggal dalam pilkada. Bahkan, jangan-jangan, warga yang suka koko lebih banyak dari pada paslon tunggal.

Jangan lupa. Pada 2018, Indonesia pernah heboh oleh kotak kosong. Pada pemilihan walikota Makassar, Sulawesi Selatan, suara kotak kosong berhasil mengalahkan paslon koalisi parpol. 

Karena itu, juga bukan tidak mungkin. Pada pilkada serentak 2024, akan kembali terjadi: Koko berhasil menggulung paslon borong partai. Jika ini terjadi, berarti skor pilkada 0 - 0. Dan, pilkada harus diulang. Selamat ber-koko ria!

Tabik... 

Oleh: Muhammad Furqon - Dewan Redaksi Harian Momentum