SEBUAH foto Tugu Selamat Datang Lampung Timur saya unggah di Facebook pada 7 Agustus 2017. Tahun ini, foto yang sama saya unggah kembali. Menariknya, komentar warganet masih bermunculan.

Salah satu komentar membuat saya tertarik. Katanya, masyarakat sekarang jarang bersyukur. Tinggal merawat apa yang sudah ada, jangan sedikit-sedikit mencela. Jangan semua berharap kepada pemerintah. Kalau bisa, tunjukkan peran di daerah masing-masing.

Ada benarnya.

Merawat fasilitas umum tentu bagian dari bersyukur. Tidak merusak taman, tidak mencoret tembok, tidak membuang sampah sembarangan, juga bentuk penghargaan terhadap sesuatu yang dibangun dengan uang rakyat.

Namun, menggunakan mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, otak untuk berpikir, mulut untuk berbicara, tangan untuk memotret, dan telepon genggam untuk merekam kenyataan juga merupakan bentuk syukur. Termasuk ketika semua itu digunakan untuk mengkritik pemerintah. Ini juga bersyukur.

Sebab, bangunan itu bukan sedekah pemerintah kepada rakyat.

Pemerintah bekerja dengan uang rakyat. Jalan dibangun dengan uang rakyat. Gedung kantor dibangun dengan uang rakyat. Mobil dinas dibeli dengan uang rakyat. Gaji, tunjangan, perjalanan dinas, rapat, bahkan konsumsi pejabat dibiayai negara yang sebagian besar bersumber dari pajak dan penerimaan negara lainnya.

Jadi, ketika rakyat bertanya, mengkritik, memotret proyek yang rusak, merekam pelayanan yang buruk, atau mengungkap dugaan penyimpangan, jangan buru-buru disebut tidak bersyukur.

Justru itulah fungsi rakyat dalam demokrasi.

Rakyat yang melihat ketidakberesan lalu diam, mungkin bukan sedang bersyukur. Bisa jadi malas peduli. Atau sudah terlalu sering dibuat kecewa sehingga memilih pasrah.

Yang lebih aneh, ketika rakyat diminta bersyukur, sementara sebagian pejabat justru tidak tahu batas antara fasilitas negara dan kenyamanan pribadi.

Rakyat diminta merawat taman. Pejabat malah merawat kepentingan.

Rakyat diminta menjaga bangunan. Pejabat justru sibuk menjaga proyek.

Rakyat diminta tidak mencela. Ketika dikritik, pejabat sibuk mencari siapa yang mengkritik, bukan memperbaiki apa yang dikritik.

Begitu ada kritik, keluar jurus klasik: tidak bersyukur, provokatif, mengganggu pembangunan, bahkan dianggap tidak cinta daerah.

Padahal yang diminta rakyat sederhana: pemerintah bekerja dengan benar dan uang publik digunakan secara benar.

Kalau pejabat memang bekerja baik, kritik mestinya tidak perlu ditakuti. Kritik adalah alat ukur. Yang seharusnya panik bukan pejabat yang bersih, melainkan mereka yang merasa ada sesuatu yang perlu disembunyikan.

Karena itu, jangan dibalik-balik logikanya.

Rakyat tidak harus diam agar disebut bersyukur. Rakyat justru wajib bersuara ketika melihat yang tidak beres.

Sebab dalam negara demokrasi, bersyukur bukan berarti membungkuk di depan kekuasaan.

Dan kalau rakyat yang mengkritik disebut tidak bersyukur, mungkin sudah waktunya kita bertanya:

"Kalau begitu, pejabat yang tamak dan menyalahgunakan uang rakyat itu sedang bersyukur kepada siapa?"

Jangan-jangan kepada dirinya sendiri!

Tabik.

Muhammad Furqon - Pemimpin Redaksi Harian Momentum