Harianmomentum--Rencana Pemerintah Kota (pemkot) Metro menambah satu peleton anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) ditanggapi santai  jajaran DPRD setempat.

 

DPRD Kota Metro meminta seleksi penerimaan anggota satuan penegak peraturan daerah  (perda) itu dilakukan secara transfaran, sesuai aturan dan tidak ada praktik pungutan liar (pungli).

 

“Selain proses penerimaanya harus transfaran dan bersih dari praktik pungli, hendaknya mengutamakan calon anggota dengan kemampuan fisik dan intelektual yang mamadai,” kata Basuki Ketua Komisi I DPRD Kota Metro, Rabu (6/9).

 

Menurut dia, sebagai penegak perda, anggota Sat Pol PP dituntut memiliki  fisik yang kuat dan  kecerdasan. 

 

“Kalau tidak cerdas, bagaimana bisa memahami implementasi perda  yang harus ditegakan. Jadi bukan sekedar fisik saja yang harus kuat,” terangnya.

 

Karena itu, lanjut dia, seleksi penerimaan dan pelatihan harus dilakukan dengan baik. Agar anggota yang direkrtu benar-benar punya kemampuan handal menegakan perda.

 

"Harus dilatih dengan benar. Proses seleksinya juga harus sesuai aturan. Sehingga ketika melaksanakan tugas penegakkan perda dan terjadi benturan dengan masyarakat, mereka mampu mengatasinya," imbaunya.

 

Dia mengungkap, berdasarkan keterangan Kasat Pol PP, kebutuhan personel satuan penegak perda itu di Kota Metero mencapai lebih  kurang 200 orang. Namun, saat ini pemkot hanya bisa merealisasikan sekitar 30 persen saja, lantara kondisi anggaran yang terbatas. 

 

"Untuk tahun ini tidak apa-apa. Sambil nanti dievaluasi, apakah efektif atau tidak  untuk mengatasi masalah kekerungan personel,” jelasnya. (pie)