Harianmomentum.com--Pemerintah
Provinsi (Pemprov) Lampung melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(Bappeda) meluncurkan Sistem Penanganan Kemiskinan Sai Bumi Ruwa Jurai
(Simnangkis Saburai).
Sistem ini membangun
basis data individu, rumah tangga, dan keluarga miskin sebagai acuan penyusunan
program pengentasan kemiskinan terpadu, akurat, terukur, dan manfaatnya dapat
dirasakan langsung oleh masyarakat.
Menurut Kepala
Bappeda, Taufik Hidayat, selaku Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan (TKPK) Provinsi Lampung, pihaknya menggagas sistem informasi data
memanfaatkan Basis Data Terpadu (BDT) 2011 dan Pemutakhiran Basis Data Terpadu
(PBDT) 2015, berikut indikator kemiskinan yang terdiri dari 877.905 kepala
rumah tangga atau 3.206.269 jiwa.
"Dalam pelaksanaannya,
Simnangkis ini dikelola TKPK Provinsi dan TKPK kabupaten dan kota," kata
Taufik Hidayat, di Bandarlampung, Rabu (8/11).
Simnangkis Saburai
mulai diperkenalkan sejak 17 Oktober 2017 pada rapat koordinasi yang dihadiri
unsur TKPK Provinsi dan TKPK kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.
Acara ini dibuka
Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri selaku Ketua TKPK Provinsi Lampung.
Pada acara itu
disepakati komitmen menjadikan Simnangkis Saburai sebagai alat bantu
mensinergikan program penanggulangan kemiskinan di Lampung.
Sebagai tindak
lanjut, Bappeda Lampung menggelar pelatihan bagi operator Simnangkis dari unsur
TKPK dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Lampung di Sekretariat TKPK
Bappeda Provinsi Lampung, Rabu-Kamis (8-9/11).
Menurut Taufik
Hidayat, program pengentasan kemiskinan dapat berjalan baik, jika pemerintah
pusat hingga daerah memiliki data sasaran program yang akurat sehingga program
tepat sasaran dan tepat guna.
"Masalah yang
sering terjadi dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan adalah
penggunaan basis data yang berbeda untuk mengidentifikasi sasaran program. Ini
menyebabkan tumpang tindih sasaran dan program yang dicanangkan dengan masalah
masyarakat, tidak selaras," kata Taufik Hidayat.
Dengan demikian,
sistem informasi pemetaan data penduduk miskin menjadi keniscayaan untuk
mengetahui kondisi kemiskinan wilayah, tingkat keparahan kemiskinan, penerima
bantuan, dan jenis bantuan yang diterima.
"Ini menjadi
acuan bagi stakeholder penanggulangan kemiskinan sebagai acuan dalam menentukan
arah pembangunan, khususnya TKPK Daerah selaku focal point pengentasan kemiskinan di daerah," kata Taufik. (rls)
Editor: Harian Momentum