Harianmomentum.com--Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung dan sejumlah tokoh agama di Bandarlampung menolak aksi people power karena dinilai menganggu ketertiban dan keamanan. 

Demikian hasil pertemuan MUI Lampung dengan para ulama dan tokoh lintas agama dalam Multaqo Ulama, cendekiawan muslim, dan tokoh lintas agama untuk Indonesia Damai di Bandarampung, Senin (20-5-2019).

"MUI Lampung menolak people power, ulama di Lampung sepakat untuk tidak berangkat ke Jakarta," ujar Ketua MUI Lampung DR Khaeruddin Tahmid kepada media usai acara.

Penolakan aksi people power menjelang pengumuman hasil pemilihan pada 22 Mei mendatang di Kantor KPU RI, dinilai meresahkan masyarakat dan diangap dapat memecah belah bangsa.

"Adanya people power saya kira itu bukan jalan keluar yang terbaik karena itu akibatnya sangat membahayakan. Terjadinya gesekan masyarakat, menganggu ketertiban dan keamanan. Jadi akan jauh lebih baik untuk tidak berangkat ke Jakarta melakukan people power," paparnya.

Selanjutnya MUI mengimbau masyarakat Lampung tak turut terbakar untuk melakukan aksi people power di Jakarta. Pasalnya, menurut dia, aksi tersebut merupakan tindakan kurang tepat karena sudah ada lembaga yang menangani hasil pemilu. 

"Saya kira sudah ada aturan ketentuan hukum bahwa pelaksaan pemilu sudah dilaksanakan dengan demokratis pada 17 April lalu. Dan kita hanya menunggu hasil rekapitulasi nya yang akan diumumkan pada tanggal 22 Mei mendatang," jelas Khaeruddin. 

Sehingga, lanjut dia, masyarakat diharapkan tenang dalam menunggu hasil Pileg dan Pilpres 2019.

"Kita menunggu keputusan KPU dalam hal mengumumkan siapa yang menjadi pemenang. Dan jika ada yang tidak puas silahkan melakukan langkah langkah secara hukum," tegasnya. 

Dijelaskannya, aksi penolakan people power dilakukan sebagai bentuk tanggungjawab MUI dalam hal menjaga persatuan umat beragama dan berbangsa negara.

"Mui ini hadir punya dua tangungjawab, pertama tanggungjawab keagamaan. Yang kedua adalah tanggungjawab kebangsaan. Kalau ada hiruk pikuk tentang bangsa dan negara Mui ambil bagian," imbuhnya.

Dalam rangka, menjaga persatuan dan kesatuan menjalin ukhuwah islamiyah, basyariah (persaudaraan), wathoniyah (kebangsaan), lalu mengedepankan etika, tata krama yang berakhlakul karimah dengan menghormati, menghargai perbedaan pendapat.

"Untuk ikut merajut persaudaraan menenangkan, menyejukan, supaya umat warga masyarakat tidak bercerai berai. Dalam rangka tetap ingin agar NKRI ini utuh persatuan kesatuan dan tetap merajut kebersamaan," katanya. (iwd).