Harianmomentum.com--Warning (peringatan) bagi masyarakat Lampung. Tenyata, Bumi Ruwa Jurai sangat rentan jadi lokasi kampanye (campaign) radikalisme.

Bahkan, Lampung masuk daftar lima besar provinsi dengan tingkat potensi radikalisme tertinggi. Bersama Lampung, ada Provinsi Bengkulu, Gorontalo, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Utara.

Demikian disampaikan Kasubdin Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Dr. Andi Intang Dulung pada acara Monitoring Pelibatan Masyarakat dalam Pencegahan Terorisme melalui Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Lampung di Hotel Batiqa Bandar Lampung, Sabtu (22-6).

Andi Intang mengungkapkan, potensi radikalisme berdasarkan survey nasional daya tangkal masyarakat terhadap terorisme. Survey hasil kerjasama Direktorat Pencegahan BNPT, Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Kementerian Agama, The Nusa  Institute dan Daulat Bangsa.

Survei nasional ini menguji variabel daya tangkal masyarakat terhadap radikalisme, baik dalam dimensi pemahaman, sikap, maupun tindakan. Yaitu, kepercayaan terhadap hukum, kesejahteraan, pertahanan dan keamanan, keadilan, kebebasan, profil keagamaan, dan kearifan lokal.

"Dari survei tahun 2017, Lampung masuk dalam provinsi lima terbesar potensi radikalisme," kata dia.

Andi lantas menunjukkan ke slide paparan hasil survey. Di situ, terpampang peringkat pertama Provinsi Bengkulu dengan 58,58 poin. Diikuti Gorontalo (58,48), Sulawesi Selatan (58,42), Lampung (58,38), dan Kalimantan Utara (52,77).

Kemudian, berdasarkan riset BNPT 2018, meskipun poinnya turun, potensi radikalisme di Provinsi Lampung justru naik ke peringkat kedua dengan 55,02. Peringkat pertama Jawa Tengah (64,26).

Lalu, pada  peringkat tiga ditempati Provinsi Jawa Timur (53,22), diikuti Gorontalo (52,78), dan Bangka Belitung (52,77).

"Riset tahun 2018 ini dilakukan menjelang pelaksanaan pemilihan presiden. Karena, momen-momen seperti ini menjadi sasaran radikalisme," urai Andi Lintang.

Sebab itu, lanjut Andi Lintang, harus ada pelibatan masyarakat dalam pencegahan terorisme dan radikalisme.

"Ini menjadi PR (pekerjaan rumah) kita untuk terus menjalin koordinasi dan sinergi dengan berbagai unsur dan organisasi agar menyampaikan bahaya dan upaya pencegahan bersama masyarakat," pungkas dia. (rls)