Harianmomentum.com--Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung berharap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencarikan solusi untuk konflik yang terjadi di Register 45 Mesuji.

Gubernur Arinal Djunaidi sudah mendapatkan informasi dari Kapolda Lampung Irjen Pol Purwadi Arianto soal konflik yang terjadi di Kawasan Register 45.

"Saya sudah dapat laporan dari Kapolda, kita akan tangani dengan serius. Mudah-mudahan konflik ini tidak berkepanjangan," kata Arinal saat jumpa pers di ruang rapat utama kantor gubernur, Kamis (18-7-2019).

Meski demikian, dia berharap KLHK dapat mencarikan solusi agar di kawasan tersbeut tidak lagi berpotensi konflik. "Saya sangat berharap, pihak kementerian segera mencarikan solusi. Agar potensi konflik tidak terjadi lagi. Karena kalau tidak, maka akan terus berpotensi konflik," harapnya.

Menurut dia, kawasan register yang dikelola oleh warga merupakan kewenangan KLHK. "Karena pemerintah kabupaten dan pemprov kewenangannya terbatas. Kalau ada konflik, kami bisa membantu. Tapi ketika konflik selesai, maka potensi terjadi lagi akan tetap ada kalau tidak ditangani," sebutnya.

Selain itu, Mantan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Lampung itu berharap perusahaan yang mendapatkan izin mengelola register 45 agar melakukan tata kelola dengan baik.

"Aktifitas di wilayah itu harusnya berizin yang di keluarkan kementrian. Bagi yang mendapatkan izin, misalnya perusahaan harus bertanggung jawab melakukan tata kelola. Saya lihat fungsi hutannya berkurang. Tapi justru hutan yang bernilai ekonomi," harapnya. (adw)