MOMENTUM, Bandarlampung--Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menyerahkan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020.

Penyerahan KUA-PPAS itu berlangsung saat rapat paripurna DPRD Provinsi Lampung, Selasa (12-11-2019).

Wakil Gubernur Chusnunia menyebut penyampaian KUA-PPAS kepada DPRD Lampung merupakan wujud konkrit dari kerja sama antar lembaga eksekutif dan legislatif.

Nunik -sapaan akrabnya- mengatakan ada tiga poin utana dalam kebijakan umum APBD 2020: Pendapatan, belanja dan pembiayaan.

"Disisi pendapatan daerah, proyeksi yang disusun pemerintah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional," jelasnya.

Dia menjelaskan pendapatan daerah Lampung direncanakan mencapai Rp7,806 triliun. Rinciannya: Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp3,259 triliun, dana perimbangan Rp4,495 triliun dan lain-lain pendapatan yang sah Rp51,656 miliar.

Nunik menyebur target itu ditentukan dengan memerhatikan kinerja PAD pada tahun-tahun sebelumnya, yang diikutu dengan pertimbangan dinamika perekonomian.

"Dalam rangka pencapaiqn target PAD, pemerintah terus mengupayakan untuk memperkuat basis data dan peningkatan potensi wajib pajak," tuturnya.

Selain itu, Pemprov juga mengembangkan kebijakan untuk mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak, meningkatkan kualitas dan cakupan layanan prima dengan pemanfaatan teknologi informasi.

Lalu, melaksanakan review dan harmonisasi peraturan perundangan tentang pajak dan non-pajak yang disesuaikan dengan kewenangan pemerintah.

"Sosialisasi dab implementasi perda tentang retribusi daerah, serta memperkuat sinergi antar lembaga pengelola pajak daerah dengab stakeholder terkait," sebutnya.

Sementara untuk total belanja daerah 2020 direncanakan sebesar Rp7,696 triliun: belanja tak langsung Rp5,047 triliun dan belanja langsung Rp2,650 triliun.

"Memperhatikan besaran proyeksi pendapatan dan belanja daerah, maka selisih anggaran akan dimanfaatkan untuk mengimbangi kebutuhan pembiayaan daerah," terangnya.

Mantan Bupati Lampung Timur itu berharap pemvahasan KUA-PPAS dapat berjalan lancar dan tepat waktu.

"Sehingga pembahasan raperda tentang APBD 202 beserta nota keuangannya dapat berjalan sebagaiman telah dijadwalkan," tuturnya. (adw)