MOMENTUM, Bandarlampung--Sekretaris Provinsi (Sekprov) Lampung Fahrizal Darminto secara resmi membuka Rapat Koordinasi Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Rakor Forsesdasi) Komisariat Wilayah di Taman Metro Indonesia Indah (TMII) Kota Metro, Rabu (4-12-2019).

Rakor Forsesdasi bertema Percepatan Reformasi Birokrasi ini dihadiri 160 peserta yang terdiri dari sekretaris daerah, inspektur, Kepala Bappeda, Kepala BPSDM, Kadis Pendidikan, Kadis PUPR, Kepala Disdukcapil, Kepala Bagian Hukum se-Provinsi Lampung.

Menurut Fahrizal, rakor itu bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan sinergitas arah kebijakan otonomi daerah di Provinsi Lampung. Salah satu yang dibahas yaitu terkait rencana pemangkasan eselon III dan IV yang telah diperintahkan Presiden Joko Widodo.

"Presiden telah mengelurkan arahan terkait pemangkasan eselon III dan IV dalam birokrasi yang akan dilakukan mulai tahun 2020. Hal ini dilakukan mengingat pemerintah butuh kecepatan dalam bekerja, memutuskan, serta bertindak di lapangan," jelas Fahrizal.

Ia menyebut sudah ada beberapa kementerian yang menindaklanjuti arahan tersebut diantaranya Menpan RB, Kemenkeu, dan lainnya.

"Tentunya ini pasti akan terjadi, apakah segera atau dalam jangka menengah. Oleh karenanya, ada baiknya kawan-kawan eselon III dan IV harus mempersiapkan hal tersebut," jelasnya.

Meski demikian, jajaran pemerintahan di Lampung tidak perlu khawatir, karena masih ada alternatif jabatan fungsional atau perencanaan. "Lebih baik segera ambil ke fungsional dan melakukan diklat fungsional," kata Fahrizal.

Pada kesempatan itu juga dibahas peraturan Mendagri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Integrasi Pemerintah Daerah.

Menyikapi hal tersebut, Fahrizal Darminto bersama Sekda Kabupaten/Kota sepakat untuk menggunakan aplikasi integrasi yang sudah ada. Mengingat sistem aplikasi SIPPKD yang kita gunakan telah memenuhi kriteria dari Kemendagri.

"Kita gunakan aplikasi yang sudah ada terlebih dahulu. Nanti Bappeda Provinsi Lampung akan mempertemukan Kemendagri dan BPKP untuk membahas sistem yang akan digunakan," jelas Fahrizal.
Rakor juga membahas BPJS Kesehatan, kewenangan SMA/SMK, dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K/PPPK).

Sementara itu, Wakil Walikota Metro Djohan berharap Rakor Forsesdasi dapat meningkatkan koordinasi, komunikasi dan silaturahmi antar daerah guna mendukung penyelenggaraan Pemerintah Daerah. "Terkait masalah isu rencana pemangkasan eselon III dan IV. Hal ini harus dikoordinasikan dan dipelajari dengan benar," pesan Djohan.

Dalam laporannya, Sekretaris Daerah Kota Metro A. Nasir AT menjelaskan bahwa kegiatan Rakor Forsesdasi dalam rangka meningkatkan kualitas koordinasi, komunikasi, dan silaturahmi antar Sekretaris Daerah, serta mensinergikan arah kebijakan otonomi daerah Provinsi Lampung. "Kegiatan ini dilaksanakan selama satu hari, dan diikuti sekitar 160 peserta," ujar Nasir. (red)