MOMENTUM, Bandarlampung--Sebenarnya sudah jenuh membahas tunjangan hari raya (THR) Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Tapis Berseri.

Toh lebarannya juga sudah pergi. Anggaran di kas daerah (Kasda) juga belum berisi.Sudah pasti tidak ada solusi. Apalagi basa- basi untuk memberi penjelasan pasti. Yah, pegawai negeri hanya bisa menanti.

Tapi, saban hari mereka terus menghubungi. Keluhannya kepadaku masih sama seperti tempo hari. Berisi curahan hati. Uang THR untuk memenuhi kehidupan sehari- hari.

Pertanyaan liar ASN kerap muncul karena sang penguasa mencoba mengelabui. Mencari alibi. Menyalahkan menteri.

Katanya dana alokasi umum (DAU) ditahan Sri Mulyani. Makanya THR tidak bisa dilunasi. Hingga akhirnya masuk dalam daftar antri. Maklum, kini banyak tunggakan hutang yang harus dilunasi.

Usut punya usut, ternyata pemkot belum melaporkan penyesuaian APBD kepada bu Sri.

Yang terdiri dari empat materi; penyesuaian pendapatan TKDD dan PAD disini. Serta rasionalisasi belanja pegawai negeri, dan proyek bernilai tinggi.

Jika segera melapor, mungkin khawatir nanti anggaran proyeknya dikurangi. Karena harus dirasionalisasi.

Karena di Bandarlampung sedang banyak pembangunan gedung tinggi. Juga jalan tinggi berkaki. Sama halnya dengan tunggakan hutang yang sudah susah untuk dirinci.

Inti persoalan ini, tak terbayarnya THR bukan salah bu Sri. Tapi laporan pemkot yang tak kunjung sampai ke meja menteri. Sampai disini sudah mengerti? Cukup sudah membohongi kami.

Pemkot boleh saja memberi janji, tapi ASN butuh realisasi. Demi menghidupi anak- istri dan suami. Cukup sampai disini. Permisi. (*)