MOMENTUM, Bandarlampung-- Setahun memimpin Lampung, Gubernur Arinal Djunaidi dinilai sudah mampu menjalankan perannya—menjalin hubungan dengan semua pihak.

Termasuk memadukan forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) se Lampung dalam menyelesaikan setiap persoalan.

Hal itu dikatakan Guru Besar Universitas Lampung (Unila) Profesor Sunarto menyikapi setahun kepemimpinan Arinal—Chusnunia (Nunik).

Selain itu, Profesor Sunarto juga menganggap Arinal sudah mampu memanajerial Organisasi Perangkat Daerah )OPD) yang dipimpin.

Dia mengatakan, dalam penanganan corona virus disease 2019 (covid-19) gubernur memberi kewenangan penuh terhadap sejumlah kepala OPD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing- masing.

Dia mencontohkan, Kepala Dinas Kesehatan Lampung diberi kewenangan dalam memaparkan apapun hasil perkembangan penanganan wabah covid-19.

Begitupun dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfotik) Provinsi Lampung. Para pejabat itu diberi kewenangan penuh. Kepala Dinkes bicara soal tekhnis kesehatan, Kominfotik soal kebijakan yang bersifat umum.

“Kenapa mereka diberi kewenangan penuh? Karena Arinal tau persis kemampuan pejabatnya. Nah, manajerial seperti ini yang tidak dimiliki kepala daerah lainnya,” ungkap Profesor Sunarto kepada harianmomentum.com.

Selain itu, dalam setiap kesempatan Arinal juga selalu merangkul forkopimda untuk duduk bersama menyeleisakan persoalan. Termasuk menangani covid-19.

“Ketua DPRD, Kapolda, Danrem, Danlanal, Danlanud, dan Kajati selalu diajak duduk bersama. Padahal gubernur bisa saja mengeluarkan kebijakan sendiri tanpa harus berkoordinasi sesuai kewenangannya. Tapi itu tidak dilakukan. Dia selalu mengedepankan musyawarah dan mufakat,” jelasnya.

Manajerial yang baik dari seorang Arinal tentu tidak lepas dari pengalamannya selama meniti karir sebagai aparatur sipil negara (ASN) selama puluhan tahun.

“Beliau puluhan tahun jadi ASN. Bahkan pernah menjabat sebagai sekretaris daerah provinsi (Sekdaprov)—karir tertinggi seorang ASN. Mungkin itu yang membuat Arinal mumpuni di bidang itu,” kata profesor ilmu hukum itu.

Dia berharap, kedepannya Arinal—Nunik terus kompak menjadi manajer yang baik agar bisa mengkoordinasikan program-program untuk kemajuan daerah.

Menurut Sunarto, koordinasi antar Forkopimda memang sangat diperlukan untuk menyamakan persepsi dalam membangun Lampung.

"Dalam membangun suatu daerah tidak semata-mata tugas dan tanggung jawab gubernur. Koordinasi antar unsur Forkopimda sangat diperlukan dalam menyamakan persepsi," jelas Sunarto kepada harianmomentum.com, Minggu (14-6-2020).

Terlebih lagi, menurut dia, antara lembaga eksekutif dan legislatif pernah ada ketidakharmonisan. Sehingga banyak waktu dan energi terbuang sia-sia, serta pembangunan tidak berjalan baik.

“Hasilnya masyarakat yang dirugikan, habis waktu dan energi, pembangunan tidak berjalan dengan baik,” sebutnya.

Karena itu, dia menilai, langkah Arinal sebagai Gubernur Lampung yang selalu melibatkan Forkopimda sangat tepat. "Koordinasi dengan semua pihak sangat penting dilakukan. Langkah dan strategi gubernur sudah sangat tepat.," terangnya.

Dia pun berharap koordinasi antar unsur Forkopimda harus terus ditingkatkan.

“Dengan koordinasi banyak masalah-masalah formal diselesaikan melalui pendekatan informal. Bahkan hasilnya bisa lebih efektif,” jelasnya.

Dia menjelaskan koordinasi dengan DPRD dilakukan untuk menyamakan visi dan program pembangunan serta sinkronisasi APBD.

"Sebagaimana diketahui DPRD adalah lembaga yang mewakili dan menyalurkan aspirasi rakyat. Sehingga diperlukan koordinasi yang baik dengan DPRD," jelasnya.

Kemudian, koordinasi dengan Kapolda diperlukan untuk menjaga keamanan wilayah. Karena, pembangunan tidak akan berjalan mulus bila adanya gangguan Kamtibmas. "Seperti masalah kriminalitas dan masalah hukum lainnya," tuturnya.

Selanjutnya, koordinasi dengan Danrem, Danlanal dan Danlanud pun diperlukan untuk masalah teritorial wilayah yang menyangkut masalah keamanan negara dan wilayah.

Tidak hanya Forkopimda, koordinasi dengan bupati/walikota pun dilakukan untuk menyamakan bagaimana program pembangunan Lampung secara benar dan baik demi kemakmuran rakyat.

"Karena yang mempunyai wilayah dan mempunyai rakyat adalah bupati/walikota. Prinsip maju dan berkembangnya Provinsi Lampung karena maju dan berkembangnya kabupaten/kota," tuturnya. (adw/ap)