MOMENTUM, Bandarlampung--Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menginisiasi pembangunan terminal II di Bandara Internasional Radin Inten II, Lampung Selatan.

Gubernur Arinal Djunaidi mengatakan sudah memberi masukan kepada PT Angkasa Pura II untuk mengatur tatakelola bandara agar memiliki fungsi yang lebih baik. Salah satunya dengan menambah terminal.

"Kita akan menambah terminal di Bandara Raden Inten II. Ini sudah kita sampaikan kepada Menteri BUMN waktu kunjungan ke Lampung," ujar Gubernur, Rabu (29-7-2020).

Meski demikian, Arinal menyebutkan untuk pembangunan tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama. Karena itu, diminta untuk mengedepan skala prioritas terlebih dahulu. 

"Seperti melengkapi landasan pacu, sehingga semua pesawat dapat beroperasi. Jadi kita akan utamakan skala prioritas," tuturnya.

Selain itu, menurut gubernur menjelaskan jalan yang ada di bandara tersebut juga sudah bukan lagi untuk umum, hanya khusus karyawan setempat. 

"Tahun depan saya diminta untuk segera membangun jalan. Makanya nanti akan dibangun dua jalur yang menuju terminal II sebelum bandara. Termasuk juga nanti dibuatkan pintu masuk dari Tol (JTTS)," terangnya.

Sementara untuk terminal yang saat ini beroperasi akan dikhususkan untuk perkantoran dan jemaah yang hendak berangkat ibadah haji atau umroh. "Supaya juga tidak terganggu. Jadi ada khusus untuk peserta haji dan umroh. Yang didepan juga bisa dijadikan untuk kantor," jelasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Lampung Bambang Sumbogo menjelaskan lahan pembangunan terminal itu merupakan milik Pemprov.

Bambang menyebutkan lahan pembangunan tersebut berada di seberang landasan pacu. "Kan saat ini sudah dikelola PT AP II, mau dibangun di sisi timur landasan pacu. Jadi pembangunan terminal dua akan diarahkan ke sana," jelasnya.

Dia menerangkan total lahan bandara milik Pemprov sejak era Gubernur Oemarsono mencapai 187 hektar. "Sedangkan di seberang ada 100 hektar, ya ada penambahan sedikit-sedikit," ujarnya.

Dia menjelaskan saat ini sedang memasuki tahapan pembuatan master plan. "Anggarannya cukup banyak bisa menghabiskan 700 Miliar hingga 1 triliun. Untuk sementara ini pakai anggaran AP, kalau mereka kewalahan nanti baru menggandeng pihak terkait," katanya. (**)

Laporan/Editor: Agung DW