MOMENTUM, Bandarlampung--Dinamika politik pasca Pemilihan Walikota (Pilwakot) Bandarlampung masih bergejolak. 

Terlebih, pasca didiskualifikasinya pasangan calon kepala daerah (paslonkada) nomor urut 03, Eva Dwiana - Deddy Amrullah (Eva-Deh) karena dianggap melakukan pelanggaran administratif TSM. 

Kabar yang beredar menyebut, para relawan Eva-Deh siap turun ke jalan, menggelar aksi untuk menolak keputusan Bawaslu dan KPU yang mendiskualifikasi paslonkada 03.

Terkait gejolak yang terjadi pasca Pilwakot, beberapa ketua partai politik (parpol) mengimbau semua pihak untuk bersabar, menunggu keputusan yang kini masih berproses.

"Kita harus menghormati keputusan KPU yang menindaklanjuti putusan Bawaslu. Kita hargai juga langkah-langkah yang lain, untuk menggugat ke Mahkamah Agung (MA)," kata Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Bandarlampung, Wahyu Lesmono, Senin (11-1-2021).

Menurut Wahyu, proses Pilwakot Bandarlampung bermuara pada harapan baru, kemajuan Kota Bandarlampung. Maka dia berharap, semua pihak bisa menahan diri. 

Jangan sampai merusak proses demokrasi yang telah dan sedang berlangsung. Ujung-ujungnya rakyatlah yang dirugikan. 

"Silahkan yang masih kurang puas untuk mengajukan gugatan sesuai aturan hukum di Indonesia. Tapi apapun keputusan akhirnya, harus diterima dengan lapang dada," ungkapnya.

Hal senada disampaikan Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Bandarlampung, Juanda. Juanda berharap, pasca gelaran pilwakot tidak ada aksi-aksi yang berujung merugikan rakyat.

"Bagi masyarakat atau LSM yang merasa tidak puas dengan hasil keputusan Bawaslu maupun KPU, mereka harus melalui jalur hukum. Karena negara kita adalah negara hukum," kata Juanda melalui sambungan telepon, Senin (11-1).

Juanda berharap, kejadian ketika Pilpres lalu tidak terulang di Pilwakot Bandarlampung.

"Pilpres tahun lalu, rakyat ribut. Pendukung Prabowo bertengkar dengan pendukung Jokowi. Ujungnyha masyarakat yang jadi korban. Sekarang, Prabowo malah jadi menteri," ucapnya.

Berkaca dengan pengalaman tersebut, menandakan bahwa dinamika politik bisa dengan mudah berubah. 

"Kita harus mengutamakan perdamaian, perbaikan terhadap keadaan masyarakat Bandarlampung. Bukan melakukan aksi, apalagi yang ujungnya anarki," jelasnya.(**)

Laporan/Editor: Agung Chandra W