OPERASI tangkap tangan KPK terhadap Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya bersama sejumlah anggota DPRD nyaris tak lagi menggetarkan. Reaksinya datar. Tak ada kaget massal. Tak ada wajah-wajah terperangah. Semua seperti sudah hafal adegan ini.

Maklum, cerita pejabat ditangkap aparat penegak hukum sudah terlalu sering mampir di lini masa dan grup WhatsApp. Dalam istilah Jawa: Akeh tunggale—panjang daftarnya. Yang berubah hanya nama, jabatan, dan lokasi. Polanya tetap sama.

Apalagi, nilai korupsinya sering jadi bahan olok-olok. “Cuma” miliaran rupiah? Kecil. Di negeri ini, korupsi sudah naik kasta. Yang korupsinya sampai membuat negara megap-megap, justru masih aman sentosa dan tetap pesta pora.

Obrolan di warung kopi pun bukan lagi soal benar atau salah. Pertanyaan yang muncul justru: Kok bisa ketangkap?

Jawabannya beragam. Ada yang menuding lawan politik. Ada yang curiga rekanan yang tak kebagian proyek. Ada pula yang bilang pejabatnya terlalu rakus. Tapi satu jawaban paling populer: Lagi sial.

Analisis rakyat memang sederhana, tapi sering kali telanjang. Mereka paham, praktik maling uang rakyat bukan barang langka. Dari pusat sampai daerah. Dari aparatur pemerintah sampai penegak hukum. Dari proyek besar hingga urusan receh. Semua punya istilah halus. Uang rokok, uang terima kasih, uang pelicin. Kalau sudah gede, namanya ganti jadi fee proyek, komitmen fee, atau biaya koordinasi. Intinya satu: Mencuri.

Korupsi sudah kronis. Maka terhadap para maling duit rakyat dan perampok kekayaan negara, seharusnya tak ada ruang kompromi. Siapa pun pelakunya, berapa pun nilainya, harus dihukum berat. Dimiskinkan. Dilarang seumur hidup jadi pejabat publik. Kalau perlu, “diasingkan” di pulau terpencil selama menjalani hukuman. Sekalian suruh jaga pulau terpencil agar tidak dicuri orang asing.

Kalau itu dianggap mimpi atau halusinasi, tak masalah. Setidaknya, kemuakan publik sudah nyata. Dan itu jauh lebih berbahaya bagi kekuasaan dan masa depan bangsa, daripada sekadar OTT.

Tabik.