Harianmomentum.com-- Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan ber­langsung serentak pada ta­hun 2018 rentan dipolitisasi dengan isu-isu agama yang berpotensi mengancam keru­kunan beragama.

 

Hal itu disampaikan Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerja Sama Antaragama dan Peradaban Din Syamsuddin usai berau­diensi dengan Ketua Umum Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Ignatius Suharyo di Jakarta, kemarin. 

"Ada politik bersifat sek­tarian maka kerukunan sejati itu sulit terwujud," kata Din seperti dikutip Antara, ke­marin.

Din menyatakan, tahun politik memang berpotensi mengancam kerukunan antar umat beragama. Faktor politik, kata dia, merupakan faktor non-agama yang ser­ing memicu rusaknya keru­kunan beragama di tengah masyarakat, selain faktor ekonomi dan kesenjangan sosial.

Untuk itu, Din mengajak umat beragama agar sal­ing memperkuat kesadaran kolektif Indonesia sebagai bangsa yang besar dan ber­satu meski memiliki latar belakang berbeda.

"Bayangan saya dan kita semua kerukunan itu bisa semakin terganggu dan berat seiring tahun politik. Maka kita harus segera tarik umat kita masing-masing kepada kesadaran kolektif bahwa kita beda agama, suku, ada perbedaan di antara kita tapi banyak persamaan di antara kita," kata dia.

Bekas Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah itu mengajak masyarakat terus mengedepankan persamaan sesama anak bangsa, bukan mem­pertajam perbedaan apabila nantinya sudah memasuki pesta demokrasi dalam pemi­lihan umum. 

"Maka persamaan-persa­maan itu kita kembangkan, perbedaaan kita halangi," katanya.

Din menekankan, perbe­daan yang ada di masyarakat terutama dari aspek agama seharusnya menjadi pen­dukung demokratisasi di tengah masyarakat. Akan tetapi, demokratisasi itu bisa terwujud jika proses Pilkada sebagai ajang pesta demokra­si tersebut berjalan secara obyektif dan adil. 

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) akan berk­oordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengawasi Pilkada 2018. Koordinasi ini untuk menekan angka ujaran ke­bencian atau hate speechterhadap pasangan calon kepala daerah. 

"Kita harus mengantisi­pasi hate speech di Pilkada 2018. Saya berkoordinasi, komunikasi pada pihak-pihak penyelenggara pemilu, KPUlah. Bukan KPU-nya, tapi lebih kepada Bawaslu, untuk mengurangi (tindak hates peech)," kata Menkominfo Rudiantara di Jakarta, belum lama ini.

Menurut Rudi, ujaran kebencian secara kuantitas menurun saat ini. Tepatnya sejak momen Pilkada 2017 berakh­ir. "Kalau saya lihat, setelah pilkada di beberapa tempat kemarin, konten ujaran kebencian secara kuantitas menurun," ujarnya. (rmol)