Harianmomentum.com--Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro, meminta Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) setempat transparan dalam mengerjakan proyek pembangunan.

"Sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat. Kegiatannya ya dipasang papan nama, supaya masyarakat tahu dan paham. Itu kan kegiatan fisik," ujar Basuki, Ketua Komisi I DPRD Kota Metro, pada Harianmomentum.com, Rabu (27-3-2019).

Menurutnya, keterbukaan informasi publik sangat penting diterapkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Bahkan, dalam Undang undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sudah dijelaskan. 

"Adanya sistem E-planing dan E-budgeting kan salah satu bentuk transparansi pemerintah kepada masyarakat. Dan itu harus diterapkan," jelasnya. 

Selain itu, dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 Tahun 2012 perubahan kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, pemasangan papan plang nama proyek wajib dilakukan. Begitu juga pada Keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, pelaksanaannya diwajibkan memasang papan nama kegiatan.

"Yang pasti setiap kegiatan yang dilakukan harus transparansi kepada masyarakat. Supaya masyarakat tahu program dan Pembangunan yang sedang dilakukan pemerintah," tambahnya.

Saat ini, proses pembangunan tangga tak beranjak untuk akses khusus difabel di kantor Bappeda Kota Metro, masih dalam tahap pengerjaan. Sementara, pengerjaan tersebut satu paket dengan pengerjaan rehab lantai dilantai 2 kantor setempat. 

Sayangnya, kegiatan rutin Bappeda Kota Metro, tersebut tidak dilengkapi dengan papan nama informasi kegiatan fisik yang saat ini dalam proses pengerjaan.(pie).