MOMENTUM, Liwa--Dinas Sosial (Dinosos) Kabupaten Lampung Barat mengakui banyak kendala yang dihadapi dalam proses verivikasi dan validasi (verivali) basis data terpadu fakir miskin dan orang tidak mampu (BDT FMOTM) di kabupaten setempat. Akibatnya proses verivali tidak menghasilkan data yang akurat.

Ketidakakuratan BDT FMOTM itu menyebabkan, banyak warga miskin yang tidak mendapatkan berbagai program bantuan sosial dari pemerintah, seperti: Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar, Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Beras Sejahtera (Rastera).  

Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin pada Dinsos Lambar Darwin Hasni mengatakan, selain minimnya sumber daya manusia proses pelaksanaan vervali data masyarakat miskin, banyak terkendala kepentingan politik.

Menurut dia, warga miskin yang secar politik tidak berpihak pada kepala desa, cenderung diabaikan dalam proses pendataan. 

Baca juga: Ironi Program Bantuan Sosial di Lambar 

“Kepentingan politik mereka (para kades) memang besar. Warga yang tidak mendukung cenderung diabaikan, tidak dimasukkan dalam basis data terpadu fakir miskin dan orang tak mampu (BDT FMOTM) penerima progam bantuan sosial,” kata Darwin pada Harianmomentum.com, Senin (16-9-2019).

Minimnya dana kegiatan verivali juga disebut Darwin menjadi problem dalam upaya menghasilkan data akurat calon penerima progam bantuan sosial,

Petugas verivali, kata dia, hanya diberi upah tiga ribu rupiah untuk menghasilkan data valid per kepala keluarga. Darwin bahkan membandingkan upah tersebut dengan upah pekerja harian yang berlaku umum di Lambar yakni tujuh puluh lima ribu rupiah per hari. 

Minimnya honor verivali diduga kuat menjadi pemicu utama banyak operator yang melalaikan tugasnya, bahkan melimpahkan tanggung jawab mereka kepada kepala dusun atau perangkat desa lainya. 

Padahal, kadus tidak pernah ikut bimtek verivali, hanya operator yang ikut bimtek. Hal ini tentu berdampak pada tidak keakuratan data yang dihasilkan dalam verivali BDT FMOTM di Kabupaten Lambar.

Baca juga: Data Penerima Bansos di Lambar Carut-Marut

Pengakuan Darwin itu, sesuai dengan  temuan Harianmomentum.com di lapangan. Puluhan kepala keluarga yang diwawancarai pada tiga kecamatan: Sukau, Balikbukit dan Bandarnegeri Suoh, mengaku tidak pernah dikunjungi atau diwawancarai petugas pendata verivali BDT FMOTM. 

Bahkan, di Kecamatan Bandarnegeri Suoh, selembar stiker pun tidak ditempelkan petugas pendata. Padahal, Pemkab Lambar menyiapkan dana lebih kurang Rp68 juta rupiah untuk mencetak stiker dalam kegiatan verivali itu.

Informasi yang dihimpun Harianmomentum.com, secara kesuluruhan pada tahun 2019 Pemkab Lambar mengalokasikan dana Rp422 juta untuk melaksanakan kegiata verivali BDT FMOTM. (rsp)