MOMENTUM, Bandarlampung--Usaha Dagang (UD) Damatris Family di Desa Rejomulyo Tanjungbintang Lampung Selatan meminta dukungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung dalam membatasi kuota ekspor kelapa.

Menurut Owner UD Damatris Family Suseno jika kuota ekspor kelapa tidak dibatasi makan akan berdampak bagi para pelaku usaha produksi kopra.

"Tentu ini juga sangat berpengaruh kepada penghasilan para petani yang masih mengandalkan usaha produksi kopra," jelas Suseno kepada harianmomentum.com, Rabu (30-9-2020).

Karena itu, dia berharap Pemkab dan Pemprov Lampung berperan dalam membatasi jumlah kuota ekspor kelapa.

"Kami sangat membutuhkan peran dari Pemkab dan Pemprov untuk memonitoring usaha yang kami jalani. Salah satu upayanya membatasi kuota ekspor," harapnya.

Selain itu, dia mengatakan tidak adanya pembatasan kuota ekspor kelapa itu berdampak pada harga bahan baku.

Terlebih, dia mengatakan yang bekerja di usahanya merupakan warga sekitar. Sehingga sangat mempengaruhi pendapatan dari para petani.

"Penghasilan para petani yang masih mengandalkan usaha diproduksi kopra, mereka tidak bisa bekerja. Karena harga bahan baku tidak seimbang dengan harga jual," sebutnya.

Menurut dia, telah merintis usahanya dari 2015 hingga 2020. Sehingga sudah merasakan berbagai hambatan dalam menjalani usaha.

"Termasuk di tengah pandemi ini. Jadi kami merasakan pasang surutnya, Tapi Kami Yakin Semua ini akan berjalan sebagiamana mestinya Kami mendukung program Pemprov, pertani berjaya," tuturnya.

Laporan/Editor: Agung DW