MOMENTUM, Metro--Sanksi pemecatan akan diberikan kepada oknum Dinas Perhubungan Kota Metro yang terbukti melanggar aturan pengelolaan dan menyelewengkan dana restribusi parkir kendaraan.

Ancaman tegas tersebut disampaikan Kepala Dishub Metro Zulpikri, terkait pernyataan DPRD setempat tetang dugaan kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir.

"Kalau ada staf saya yang bermain, saya akan mengusulkan untuk dimutasikan bagi yang berstatus ASN (aparatur sipil negara). Kalau yang statusnya non-ASN, saya usulkan untuk diberhentikan," tegasnya, Selasa (31-8-2021).

Menurut dia, tindakan tegas itu sebagai langkah perbaikan dan optimalisasi kinerja dishub, khususnya dalam pengelolaan PAD."Tentunya ini untuk perubahan yang lebih baik lagi," ujarnya. 

Dia menerangkan, selama ini pengelolaan restribusi parkir kendaraan  masih menggunakan sistem karcis. Sistem tersebut, menurut dia, kurang optimal dan kerap memicu permasalahan .

"Kadang-kadang kita gunakan karcis, tapi kadang-kadang tidak juga digunakan. Bagaimana, tidak bisa dijual juga karcis itu, ya kan," ungkapnya. 

Baca juga: Dishub Metro Bantah Kebocoran PAD

Pihaknya juga menghadapi kendala lain dalam memaksimalkan realisasi PAD dari retribusi parkir kendaraan. Terutam dalam menetapkan surat keterangan (SK) pengelolaan parkir. 

"Saya takutnya ketika sudah saya SK kan, kadang-kadang dijual kepada orang lain. Tapi, ya kami tahunya orang yang namanya tertulis di SK itu yang tanggung jawab untuk mengelola parkir," jelasnya.

Untuk lebih mengoptimalkan dan mengefektifkan realisasi PAD dari retribusi parkir, dishub akan mengerahkan lima petugas untuk menarik setoran retrebusi darri juru parkir. 

"Mulai hari ini sistem penarikan retribusi parkir. saya kirim lima orang. Mereka diberikan SK. Jadi mereka yang menarik setiap hari nanti. Jadi, selain lima petugas itu, jika ada oknum lain yang menarik setoran parkir, itu pungli," tegasnya. (**)

Laporan:  Opie/Rio

Editor: Munizar