Harianmomentum.com-- Kepolisian mencatat sedikitnya lima daerah berpotensi terjadi konflik dalam pelaksanaan pilkada serentak 2018. 

Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto mengatakan, lima daerah tersebut adalah Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Papua.

"Pilkada 2018 berlangsung di daerah yang boleh dikatakan daerah-daerah gemuk. Daerah gemuk ini artinya potensi kerawanannya tinggi," katanya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (28/11). 

Menurut Setyo, Mabes Polri bersama jajaran seluruh kepolisian daerah telah mempelajari potensi kerawanan yang dapat terjadi dalam pelaksanaan Pilkada 2018. Terdapat 10 variabel yang menjadi pedoman kepolisian dalam mengamankan pilkada di daerah masing-masing, yakni profesionalitas penyelenggara pemilu, konflik kepengurusan/internal parpol, calon petahana, profesionalisme panitian pengawas, kondisi geografis, potensi konflik calon, sejarah konflik, karakteristik masyarakat, gangguan kamtibmas, serta profesional pengamanan.

Strategi pengerahan aparat di antaranya pada saat pengumuman deklarasi damai diterjunkan 1/3 jumlah kekuatan, sedangkan saat pemungutan suara maka pengerahan aparat sebesar 2/3 kekuatan.

"Tiap objek pengamanan juga memakai pola, jadi seragam di seluruh Indonesia, 2 2 1. Jadi ada dua polisi dan dua kamra yang mengamankan satu TPS yang kondusif," papar Setyo.

Sejumlah hal yang berpotensi menjadi pemicu kerawanan dalam pilkada di antaranya tidak ada nama pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), kekurangan logistik, dan pasangan calon yang tidak legowo menerima kekalahan.

Sementara, untuk kotak suara dan lembar surat suara sudah dijamin keamanannya.

"Pengamanannya ketat. Dari mulai pencetakkan dikawal polisi sehingga (kemungkinan) kebakaran, pencurian, kehilangan tidak akan terjadi," beber Setyo.

Pemungutan suara Pilkada 2018 akan dilaksanakan pada 27 Juni 2018 di 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten. Tahapan Pilkada 2018 telah dimulai sejak Agustus 2017. (rmol)