Harianmomentum.com- Presiden
Joko Widodo telah memberikan izin kepada Menteri Perindustrian yang juga
Koordinator Bidang Perekonomian Partai Golkar Airlangga Hartarto untuk menjabat
ketua umum Golkar.
Wakil Sekjen Golkar Ace
Hasan Syadzily berpendapat, izin tersebut bukan bentuk campur tangan dari
presiden terhadap dinamika internal partai beringin.
"Saya rasa setelah restu presiden ini tentu tidak maksud
intervensi terhadap proses politik dari Partai Golkar," katanya di Gedung
DPR, Jakarta, Selasa (28/11).
Menurutnya, sebagai pembantu presiden di kabinet, Airlangga
telah menunjukkan sikap yang tepat.
"Apa yang dilakukan Airlangga saya rasa tindakannya
tepat dan beliau menunjukkan setiap pembantu presiden yang maju menjadi ketua
umum parpol memang harusnya mendapatkan restu dari presiden," jelas Ace.
Sementara, terkait pelaksanaan Munaslub Golkar, Ace
beranggapan hal itu harus segera dilakukan sebelum 2018. Hal itu mengingat
partai harus segera bersiap untuk menghadapi pilkada tahun depan dan juga
melakukan verifikasi di Komisi Pemilihan Umum.
"Dalam pandangan daerah, penyelamatan Partai Golkar harus
segera dilakukan. Karena dalam waktu dekat harus menghadapi pilkada. Dan yang
paling penting kita harus lakukan verifikasi data parpol yang harus
ditandatangani ketua umum definitif," demikian Ace. (rmol)
Editor: Harian Momentum
