MOMENTUM, Kotabumi – Kekosongan jabatan pimpinan tinggi pratama (eselon II) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara kian memprihatinkan. 

Hingga awal Juli 2026, sedikitnya 10 organisasi perangkat daerah (OPD) masih dipimpin pelaksana tugas (Plt), sehingga memicu rangkap jabatan di sejumlah instansi.

Kondisi tersebut mendapat sorotan dari Kepala Ombudsman RI Perwakilan Lampung, Nur Rakhman Yusuf. Menurutnya, kekosongan jabatan yang berlangsung cukup lama berpotensi mengganggu efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik karena Plt memiliki kewenangan yang terbatas.

"Kami menyayangkan masih banyak jabatan yang kosong. Kondisi ini tentu tidak bisa berjalan optimal karena Plt memiliki keterbatasan kewenangan. Kami mengimbau pemerintah daerah segera melaksanakan seleksi secara transparan berdasarkan merit system agar terpilih pejabat yang kapabel sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik," ujar Nur Rakhman saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Selasa (7/7/2026).

Kekosongan jabatan terbaru terjadi di Dinas Ketahanan Pangan setelah kepala dinas sebelumnya, Muzarin Daud, memasuki masa pensiun. Posisi tersebut kini dijabat Plt oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Maryadi, yang juga harus merangkap jabatan.

Selain itu, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Hendri, ditunjuk sebagai Plt Kepala Dinas Perdagangan. Jabatan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sementara diisi Sekretaris BPKAD, Iskandar Helmi.

Jabatan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman juga masih diisi Sekretaris Perkim, Dirgantara, sebagai Plt. Sementara posisi Asisten II dirangkap oleh Asisten III, Dina Prawitarini.

Di Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM), jabatan kepala badan diisi Plt Hendri Dunant yang juga menjabat sekretaris. Adapun jabatan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja diisi Plt Khairul Anwar yang juga menjabat Kepala Dinas Pemadam Kebakaran.

Di tengah masih banyaknya jabatan kosong, rencana pelaksanaan uji kompetensi (ukom) untuk pengisian jabatan eselon II yang semula dijadwalkan berlangsung pada Juni hingga awal Juli 2026 juga belum terlaksana.

"Belum digelar uji kompetensi. Kami masih menunggu arahan pimpinan," kata Plt Kepala BKPSDM Lampung Utara, Hendri Dunant.

Sebelumnya, usai rotasi ratusan pejabat administrator dan pengawas pada Mei 2026, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara baru mengisi dua jabatan eselon II secara definitif, yakni Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Sementara 10 jabatan strategis lainnya masih dipimpin oleh pelaksana tugas.

Padahal, pemerintah daerah sebelumnya menargetkan seluruh jabatan pimpinan tinggi pratama tersebut terisi pada Juli 2026. Namun hingga kini, mekanisme maupun jadwal seleksi terbuka untuk pengisian jabatan definitif belum juga diumumkan.(*)