Harianmomentum.com--Wakil Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar) Ali Yudiem mengaku kurang mengetahui tentang kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) setempat. Penyababnya, pihak  KPUD  tidak berkoordinasi atau memberitahu kepada DPRD terkait program kerja yang dilaksanakan

 

"Komisi A tidak pernah diberitahu kegiatan dan program yang dilakukan KPUD, bahkan untuk penerimaan Panitia Pemilihan Kecamagan (PPK) saja,  kami tidak diberitahu," kata  Ali Yudiem pada harianmomentum.com, Selasa (7/11).

 

Menurut dia, KPUD adalah lembaga independent. Karena itu, dia mempersilahkan masyarakat untuk menilai kinerja lembaga penyelenggara pemilihan umum tersebut.

 

"Silakan masyarakat yang menilai, kalau ada kekeliruan dan kepentingan yang dilakukan KPUD. Kami anggap KPUD, bukan lagi lembaga independen,"  ungkapnya.

 

Dia berharap, KPUD  Pesibar benar-benar dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai aturan, termasuk dalam proses perekrutan PPK. 

 

“Perekrutan PPK dan PPS bukan untuk kepentingan kelompok tertentu. Artinya KPUD harus independen dan jangan keluar dari aturan,” imbaunya.

 

Berdasarkan informasi yang dihimpun harianmomentum.com, terjadi kejanggalan pada proses penerimaan PPK untuk  pemilihan kepala daerah serentak (Pemilihan Gubernur Lampung) tahun  2018, yang dilakukan KPUD Pesibar.

 

Kejanggalan tersebut terjadi pada persayaratan pendaftaran calon PPK. Dalam kententuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, Ketua PPK tidak boleh dua kali ditempati oleh orang yang sebelumnya pernah menjabat posisi tersebut pada penyelenggaran agenda pemilu yang sama.

 

”Faktanya. salah satu Ketua PKK  masih dijabat M.Aziz. Padahal, pada agenda pilgub yang lalu dia juga pernah menjabat ketua PPK. Salah satu pendaftar PPK atas nama Riswan Torip  juga masih berusia 23 tahun. Syaratnya minimal 25 tahun,” ungkap sumber harianmomentum.com. (asn)