MOMENTUM, Bandarlampung--Veronica Koman yang diduga menyulut atau memprovokasi kerusuhan di Papua telah "minggat atau lari" ke Australia,  ketika hendak diperiksa Polda Jawa Timur terkait penyebaran provokasi terkait kasus asrama mahasiswa Papua di Surabaya.

Sejak saat itu, Victoria Koman yang menikah dengan warga Australia menetap di sana (Australia) dan menjadi DPO/daftar pencarian orang Polda Jatim. Seharusnya, Victoria Koman dimasukkan dalam DPO Interpol sehingga "komprador asing" ini cepat diringkus. 

Victoria Koman dengan kebebasannya akhirnya bisa terus menerus mempolitisasi dan menginternasionalisasi masalah HAM,  dengan terus mengangkat kasus pelanggaran HAM di Papua. 

Sangat disesalkan langkah dan kebijakan Australian Council for International Development (ACFID)  memberikan penghargaan Sir Ronald Wilson kepada Victoria Koman tanggal 23 Oktober 2019. 

Sebuah penghargaan yang patut "dicurigai" sebagai tahap awal menciptakan color revolutions di Papua,  sebab secara teoritis,  "pelaksana" color revolutions adalah aktifitas ilegal NGO,  dimana dibelakang mereka adalah donatur yang bisa berasal dari "state actor" ataupun "non state actors".

Terus terang,  masyarakat Indonesia mempunyai "kenangan buruk" dengan campur tangan tentara Australia yang bergabung dalam UNTAET dalam referendum Timor Timur,  dimana banyak masyarakat Indonesia di Timtim saat itu yang menyaksikan ketidaknetralan UNTAET selama jajak pendapat dan hasilnya Timtim lepas dari Indonesia. 

Bagaimanapun juga,  Kemenlu RI dan seluruh aparat negara yang bertugas di Kedutaan Besar Indonesia di Australia untuk mengurai dan mendalami apa niat ACFID memberikan penghargaan ke Victoria Koman, termasuk ada baiknya jika Perdana Menteri Scott Morrison juga turut menjelaskannya.  Bahkan,  kalau perlu Indonesia mendesak Australia mengusir Victoria Koman dan Indonesia jika perlu mencabut status kewarganegaraan Victoria Koman,  sehingga bukan lagi sebagai WNI. 

Penghargaan yang diperoleh Victoria Koman akhirnya dijadikan "bahan propaganda" tokoh separatis Catalonia,  Spanyol Carles Puigdemont melalui akun twitternya tanggal 24 Oktober 2019. Puigdemont yang stres dan sakit hati karena gagal menjadi Presiden Catalonia,  karena upaya separatisnya tidak didukung masyarakat internasional memang akan mencoba terus membangun "jaringan separatis global" dengan saling mendukung "keberhasilan" anasir-anasir pendukung separatis sehingga wajar jika Puigdemont salut dengan Koman. 

Upaya propaganda dan negative bandwagon effects yang dilakukan Victoria Koman maupun Carles Puigdemont diprediksi akan menabrak "tembok" karena pemerintah Indonesia dibawah Jokowi-Ma'ruf Amin akan terus menyejahterakan Papua dan Papua Barat melalui revisi 18 tahun perjalanan UU Otsus sehingga ke depan pemberdayaan, pengakuan dan perlindungan yang menjadi roh Otsus akan hadir sepenuhnya di Papua dan Papua Barat,   dan ke depan Presiden Jokowi dipandang perlu untuk memperkuat pelaksanaan Otsus di Papua dan Papua Barat dengan pengawasan yang diawaki oleh kedeputian Kantor Sekretariat Presiden/KSP sebagai leading sectornya. 

Perhatian penuh Jokowi ke Papua dan Papua Barat dibuktikan dengan kunjungan pertamanya setelah dilantik adalah ke Papua dan Papua Barat bersama dengan Mendagri. Jelas,  ke depan nasib Papua dan Papua Barat akan semakin cerah,  sehingga tidak perlu mencontoh Puigdemont dan Koman. Semoga.(**) 

Oleh : Syaiful Kurniadi dan TW Deora. Penulis adalah pemerhati masalah Papua.