MOMENTUM, Bandarlampung--Sekertaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Golkar Provinsi Lampung Ismet Roni menyatakan bahwa peta politik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di delapan kabupaten/kota se-provinsi setempat telah rampung.

Ismet menuturkan, pada Minggu (12-7-2020), Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar telah menyerahkan surat keputusan (rekomendasi, red) terhadap dua pasangan bakal calon kepala daerah (bacalonkada).

Pertama untuk pasangan bacalonkada Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel), diserahkan kepada Tony Eka Candra dan Antoni Imam (kader PKS).

Ketutusan tertuang dalam surat: SKEP.81/DPP/GOLKAR/VII/2020 tentang pengesahan pasangan calon (paslon) Bupati dan calon Wakil bupati Kabupaten Lamsel. Surat ditandatangani Ketua Umum (Ketum) Airlangga Hartarto dan Sekretaris Jendral (Sekjen) Lodewijk F. Paulus.

“Artinya Golkar telah menerbitkan keputusan berkoalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Pilkada Lamsel,” kata Ismet saat diwawancarai di Kantor DPD I Golkar Provinsi Lampung, Selasa (14-7).

Selanjutnya untuk Waykanan, DPP Golkar menyerahkan rekomendasinya kepada paslon Raden Adipati Surya dan Edward Antoni.

Rekomendasi tertuang dalam surat bernomor: Skep.80/DPP/Golkar/VII/2020 tentang pengesahan paslon calon Bupati dan calon Wakil Bupati Kabupaten Waykanan yang juga ditandatangani Ketum dan Sekjen DPP Golkar.

“Untuk Waykanan sebelumnya kita usulkan dua pasangan: Adipati-Edward dan Juprius-Rina. Namun untuk usrusan rekomendasi memang wewenang penuh DPP,” tuturnya.

Ismet melanjutkan, ada beberapa pertimbangan DPP dalam memberikan rekomendasinya, diantaranya hasil survei dan komitmen politik kedepannya.

“Sementara baru dua surat penetapan yang dikelurkan DPP pada gelombang pertama ini. Untuk kabupaten lainnya masih proses,” jelas Ismet.

Meski pun baru dua paslon yang menerima rekomendasi dari DPP Golkar, namun Ismet menyatakan bahwa usulan nama bacalonkada di enam wilayah lainnya pun telah rampung.

“DPD I telah mengusulkan nama-nama bacalonkada kepada DPP. Tahap berikutnya kita tunggu undangan DPP. Sebab proses penetapan dibagi dalam beberapa tahap. Tapi yang jelas tidak ada persoalan, semuanya sudah beres,” jelas legislator Lampung itu.

Untuk enam kabupaten lainnya, seperti Pesisir Barat, Golkar hanya mengajukan satu nama untuk maju PIlkada 2020, yaitu Kherlani. Kherlani diusulkan berpasangan dengan Herlina (kader PKB). “Pesibar Insyaallah dengan Bu Erlina,” ujarnya.

Sedangkan untuk Pesawaran, Golkar tidak mengusung kader. Sebab Golkar Lampung mengusulkan agar rekomendasi diserahkan kepada pasangan Dendi Ramadhona (kader Demokrat) dan Marzuki (kader PDIP).

“Soal Pilkada tidak mesti mendukung kader. Sebab kita dalam berkomitmen bisa dalam bentuk pembangunan,” jelasnya.

Kemudian untuk Pilkada Lampung Timur diajukan pasangan Dawam Raharjo-Azwar Hadi.

“Di Lampung Timur dengan PKB sudah ok. Beliau (Dawam) kader PKB yang diinginkan maju di Pilkada 2020, dan wakilnya (Azwar) adalah kader Golkar,” terangnya.

Begitu pun di Lampung Tengah (Lamteng). Menurut Ismet untuk Lamteng rekomendasi diusulkan jatuh kepada kader internal, pasangan Musa Ahmad-Ardito Wijaya.

Untuk Kota Bandarlampung Golkar mantap mengusulkan Rycko Menoza. Ismet memastikan rekomendasi untuk kota setempat jatuh kepada putera sulung mantan Gubernur Lampung Sjachroedin ZP itu.

“Beliau (Rycko) kader internal Golkar. Jam terbangnya pun tidak diragukan. Artinya memang sudah pengalaman memimpin daerah,” jelasnya.

Terakhir untuk Kota Metro, Golkar mengusulkan dua nama penerima rekomendasi: Andi Surya dan Ampian Bustami.

“Untuk wakilnya yang kami usulkan hanya satu nama, Rudy Santoso. Kalau wakil kemungkinan tidak bergeser, siapa pun nanti calon walikotanya, akan berpasangan dengan saudara Rudy,” ucapnya.

Untuk dua wilayah yang telah ditetapkan: Waykanan dan Lampung Selatan, Ismet memastikan tidak akan ada pergeseran.

“Kalau ada keputusan lain akan diambil tindakan tegas oleh DPP. Jadi kader tidak boleh main-main soal keputusan yang telah ditetapkan seperti ini,” tegasnya.

Namun untuk enam kabupaten lainnya, menurut Ismet masih ada kemungkinan berubah. Sebab politik itu dinamis.

“Kami di DPD I sebatas pengusulan. Pengusulan ini tidak bisa ditambah, atau dikurangi lagi. Tapi kalau DPP berkehandak lain kami pun harus siap menerimanya. Sebab keputusan mutlak di DPP,” jelasnya.(**)

Laporan/Editor: Agung Chandra Widi