MOMENTUM, Bandarlampung--Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 kian dekat. Namun hingga saat ini, baru tiga Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota di Provinsi Lampung yang menerima anggaran secara utuh.

Sementara lima kabupaten/kota lainnya, belum 100 persen. Masih ada anggaran pilkada yang belum dikirimkan ke rekening KPU.

Padahal, jika mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 41 tahun 2020 pasal 16, anggaran pilkada yang telah masuk dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) semestinya sudah terselesaikan 100 persen, lima bulan sebelum pemungutan suara berlangsung.

Berdasarkan data dari KPU Provinsi Lampung, wilayah yang paling minim dalam mentransfer anggaran pilkada adalah Kota Bandarlampung. Dari total NPHD Rp39 miliar, baru terealisasi Rp16 miliar atau 41,03 persen

Diurutan kedua ada Pesisir Barat. Dari total NPHD Rp16,3 miliar baru terealisasi Rp6,3 miliar atau 41,18 persen.

Selanjutnya Kabupaten Waykanan, dari total NPHD Rp24,8 miliar baru terealisasi Rp14,4 miliar atau 58,16 persen. Lampung Tengah dari total NPHD Rp48,7 miliar baru terealisasi Rp43,8 miliar atau 90 persen.

Kemudian Pesawaran dari total NPHD Rp30,2 miliar baru terealisasi Rp28,2 miliar atau 93,3 persen.

Sementara tiga kabupaten/kota lainnya sudah terealisasi 100 persen, seperti Kota Metro yang total NPHD-nya Rp14 miliar; Lampung Selatan Rp40,3 miliar dan Lampung Timur Rp37 miliar.

“Ini data keuangan terbaru di delapan kabupaten/kota yang melangsungkan pilkada,” kata Ketua KPU Provinsi Lampung Erwan Bustami melalui pesan whatsapp, Senin (27-7-2020).

Menurut Erwan, saat ini KPU Provinsi Lampung terus melakukan monitoring dan asistensi terkait anggaran pilkada di delapan kabupaten/kota.

“Kita tetap optimis bahwa pemerintah di daerah akan memenuhi anggran yang sudah masuk dalam NPHD maupun yang telah diadendum,” ungkapnya.

Erwan melanjutkan, pada pilkada tahun 2020, beberapa KPU kabupaten/kota mendapatkan tambahan anggaran dari pemerintah daerah setempat. “Ada juga yang mendapatkan hibah APD (alat perlindungan diri) dari pemerintah daerahnya,” ujarnya.

Terkait beberapa kabupaten/kota yang belum menerima penganggaran pilkada secara utuh, diintruksikan untuk terus berupaya.

“KPU kabupaten/kota harus terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah secara intesnsif,” jelasnya.(**)

Laporan/Editor: Agung Chandra Widi